UU Nomor 27 Tahun 2022
Menjadi dasar penting untuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi dalam laporan.
Lihat sumber resmiKepatuhan dan perlindungan
Landasan hukum dan prinsip kepatuhan
Platform harus melindungi data pribadi, menjaga kerahasiaan pelapor, mencegah penyalahgunaan, dan tetap menghormati proses hukum.
Halaman ini merupakan ringkasan informasi publik.Bukan nasihat hukum dan akan ditinjau oleh penasihat hukum sebelum sistem menerima laporan operasional.
UU Nomor 31 Tahun 2014
Memperkuat kerangka perlindungan saksi dan korban serta relevansi rujukan kepada lembaga perlindungan yang berwenang.
Lihat dokumen resmiUU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya
Menjadi salah satu rujukan substansi ketika laporan mengandung dugaan tindak pidana korupsi, tanpa menjadikan AI sebagai penentu kesalahan.
SE Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023
Memberikan rujukan etika penggunaan AI, termasuk transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan perhatian terhadap dampak manusia.
Lihat sumber resmiImplikasi bagi sistem
Hukum diterjemahkan menjadi kontrol teknis dan operasional
Minimasi identitas
Mengumpulkan data identitas hanya ketika diperlukan dan memisahkannya dari bukti.
Retensi terbatas
Data tidak disimpan tanpa batas dan harus memiliki jadwal retensi yang jelas.
Jejak audit
Akses, perubahan, ekspor, dan tindakan sensitif dicatat secara append-oriented.
Rujukan berwenang
AI menyiapkan paket laporan; penyelidikan dan proses hukum tetap dilakukan lembaga berwenang.